|
Ringkasan Penjelasan 11 Poin Perjanjian Kerjasama Antara PKS dan Partai Demokrat Berikut ini penjelasan Bapak Budiyanto, Biro Hubungan Luar Negeri (BHLN) PKS, tentang “11 Poin Perjanjian Kerjasama Antara PKS dan Partai Demokrat” yang dipaparkan pada saat “Deklarasi Kebulatan Tekad untuk Memenangkan Pasangan SBY-Boediono” yang diadakan oleh PKS Amerika di Maryland pada hari Minggu tanggal 28 Juni yang lalu. PKS dan Partai Demokrat telah menandatangani Piagam Kerjasama dan kesepakatan operasional koalisi. Kata kunci Piagam Kerjasama adalah kesepakatan memberikan respon dengan mengutamakan prinsip kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat Indonesia (Tingkat Nasional). Untuk lingkup regional dan internasional mempelopori ketertiban dunia dan konsisten mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka seperti Palestina dan negara lainnya. 11 Poin Target Kerja Koalisi 1. Kepemimpinan Nasional: Mengusung pemimpin yang visioner, tegas, bersih dan loyal serta membangun sistem dan budaya yang kondusif bagi kepentingan negara dan bangsa. Visioner: Pak SBY lebih visioner dibandingkan dengan dua capres lainnya. Beliau sudah punya konsep tentang pembangunan Indonesia di 2025. Dan telah dijalankan di tahap awal lima tahun yang lalu. Sedangkan yang lainnya belum ada buktinya dan masih gambling. Pak SBY mungkin memiliki kesalahan tetapi bukan kesalahan yang besar (raportnya nggak ada merahnya). Bersih: Pak SBY juga paling bersih dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Walaupun belum sempurna beliau terbukti mau melakukan pemberantasan korupsi bahkan besannya sampai sekarang masih diproses. Loyal: Tentang masalah loyalitas, Pak SBY lebih loyal disbanding dengan capres lainnya. Pada saat dua kali reshuffle cabinet, Pak JK mengusulkan dua menteri PKS dicopot. Kemudian Pak SBY mengatakan bahwa beliau sudah berjanji dengan umat melalui PKS supaya dua menterinya didudukan dalam posisi mereka tersebut. Disini terlihat SBY lebih loyal disbanding JK terhadap umat. Memilih pemimpin adalah memilih yang mana lebih maslahat buat umat, bukan mana yang bentuk luarnya saja lebih Islami. Lebih kondusif bagi kepentingan negara dan bangsa: Pak SBY sering kali dimintai oleh orang-orang partainya untuk menjalankan orang-orang partainya untuk kepentingan pelaksanaan proyek, kepentingan jabatan, dll., tetapi beliau lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada permintaan partainya sendiri. Hal ini berbeda dengan dua capres yang lain. Megawati banyak mengganti jabatan-jabatan yang semuanya harus dari partainya. JK kepentingan-kepentingannya juga sangat banyak, sehingga saat beliau menjadi wapres kemarin, banyak orang-orang partainya yang masuk bahkan melebihi orang-orang president yang ada di birokrat. Bisa dibayangkan bila ia menjadi presiden. Kepentingan kelompok yang terlalu dominant ini yang dikhawatirkan oleh PKS akan mengganggu kepentingan bangsa dan negara yang mana harus diutamakan. 2. Pemberantasan KKN: Penegakan hukum yang sungguh-sungguh dan konsisten tanpa pandang bulu. Point ini sudah dijelaskan dalam point “Bersih” di atas. 3. Sistem Demokrasi yang Dinamis dan Stabil: Terciptanya pemerintahan yang kuat, memberikan keleluasaan diangkatnya alternatif dan solusi KEISLAMAN dan KEBHINEKAAN. Ada capres yang terlalu mengangkat kebhinekaan dan tetapi kurang mengangkat masalah keislaman, padahal 90% bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Ada capres yang terlalu mementingkan keislaman dalam “slogan-slogan”-nya, tetapi kurang mementingkan kebhinekaan. Pak SBY adalah yang terbaik untuk kedua masalah ini. 4. Reformasi Birokrasi: Membangun birokrasi bersih, peduli, profesional berbasis meritokrasi dan mengedepankan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Hal ini sudah dibuktikan di pemerintahan SBY di Departemen Pertanian. Birokrasi sejak saat Presiden Indonesia yang pertama sudah memiki nuansa kolusi yang sangat kuat. Sebagai contoh apabila seseorang ingin masuk menjadi pegawai negeri harus jual tanah, dll. Anehnya sampai hari ini mereka tidak ada yang dihukum, saking lihainya mereka dalam melakukan hal ini. Di Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri telah dijalankan system meritokrasi dan seleksi yang lebih adil. Hal ini telah dilakukan pada masa SBY, dan profesionalisasi di Departemen Keuangan juga sudah dilakukan. Selanjutnya, pada periode 2009-2014 kita akan tingkatkan dan laksanakan di Departemen lainnya melalui koalisi dengan SBY ini. 5. Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien: Otonomi daerah ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dalam bingkai NKRI. Intinya adalah bagaimana caranya membangun daerah yang mandiri tetapi tidak lepas dari NKRI. Yang dulunya sentralistik, sekarang bagaimana desentralisasi ini diwujudkan dengan pola kerja sama yang bagus dan bersih. Salah satu otonomi daerah yang diberi keluasaan yang sangat tinggi oleh SBY adalah Papua sehingga saat ini mereka sangat merimpah ruah dengan kekayaan materinya. 6. Ekonomi yang Kuat dan Mandiri: Berpihak kepada EKONOMI KERAKYATAN dalam rangka kesetaraan dan keadilan. Ekonomi kerakyatan dalam point ini sekaligus menepis issue neolib. Dalam neolib tidak ada intervensi pemerintah. Neolib itu full diserahkan kepada market. Sementara saat Boediono menjadi Menteri Koordinator Ekuin, ia memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan neolib yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyat. Intervensi ini tidak dibenarkan dalam Neolib. Demikian juga intervensi pemerintah dalam membuat peraturan pemerintah tentang ekonomi syari’ah. Itu adanya pada saat Boediono menjadi Menteri Keuangan. System Syariah itu ditangani Syukuk Syariah. Sehingga konsep Neolib yang disebut-sebut di Indonesia itu sebenarnya tidak ada pelaksanaannya. 7. Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air: Kemandirian pangan, energi dan air melalui program ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Pangan: Sudah terbukti alhamdulillah kementrian yang dipimpin oleh PKS telah mencapai swasembada pangan. Nanti insya Allah, jika PKS lagi yang menjadi menteri, kita mempunyai program swasembada daging dan swasembada kedelai. Kedelai kita masih import, padahal kita makan tempe sehari-harinya. Insya Allah, kedua swasembada ini bisa dilakukan. Kita sudah memiliki tahapan untuk mencapai swasembada tersebut. Mudah-mudahan PKS dipercayakan kembali untuk memegang Departemen Pertanian sehingga bisa melanjutkan program ini karena hal ini akan meningkatkan kemandirian pangan bangsa kita. Energy: Membangun pusat-pusat listrik bertenaga air yang masih banyak belum terbangun. Juga pembagkit listrik tenaga geothermal yang bisa membangkitkan ratusan juta megawatt khususnya yang ada di daerah Jawa Bali. Air: Di Jakarta banyak gedung lama yang rusak karena adanya penurunan permukaan tanah hampir setengah meter disebabkan air yang disedot secara berlebihan. Hal ini tentunya membahayakan dan sedang digarap oleh pemerintah penganggulangannya. Demikian juga masalah masuknya air laut ke daratan karena penyedotan air tawar ini. Hal ini juga sedang dipikirkan pengangulangannya, seperti menggunakan penyulingan air laut yang dirubah menjadi air tawar. 8. Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran: Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peluang usaha, akses informasi pemasaran dan permodalan. Periode terakhir masalah penganguran masih belum terselesaikan, bahkan penganguran bertambah. Hal ini disebabkan oleh krisis global ekonomi yang tidak bisa dihindarkan oleh semua negara. Akan tetapi kondisi kita masih lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bahkan dibandingkan dengan Singapura kita masih lebih bagus. Singapura pertumbuhan ekonominya 5%, sedangkan Indonesia 6%. Di era SBY inilah, beliau membangun system UKM, mikro-finance Usaha Kecil Menengah. Kepedulian beliau terhadap pengentasan kemiskinan ini benar-benar ditunjukkan melalui peningkatan Usaha Kecil dan Menengah ini. 9. Membangun Martabat Bangsa: Penguatan moral bangsa dan penguatan budaya asli bangsa, relijius, gotong royong melalui gerakan kebudayaan. Selama belasan tahun PKS berdakwah, kita hanya bisa melakukan dua hal: pelayanan sosial dan pendidikan masyarakat melalui majelis taklim dan penyuluhan. Padahal masyarakat perlu untuk disentuh dengan program-program pembedayaan ekonomi, program penyuluhan keluarga, dll. Aset-aset bangsa kebaikan bangsa sudah mulai hilang. PKS berkehendak memulihkan kembali asset-aset kebaikan ini seperti gotong-royong, pelayanan religii, e.g. mengurusi mayat, mengurusi pernikahan dan perceraian, dll. Dalam pemerintahan sebelumnya uang “bantuan modal” memang turun kemasyarakat akan tetapi tidak ada pembedayaan masyarakat sehingga 90% modal yang diturunkan kepada masyarakat tidak kembali (yang mana jumlahnya triliunan rupiah). Modal tersebut ada yang jadi DVD, VCD, motor, dll. Hal ini terjadi karena tidak dibarenginya program “bantuan modal” ini dengan pembedayaan masyarakat. Dalam pemerintahan sebelum-sebelumnya martabat bangsa ini kurang diperhatikan, sehingga mereka tidak malu menjual pulau, BUMN, dll hanya untuk kepentingan uang. Tindakan seperti ini tentunya menjatuhkan martabat bangsa. Selain pembedayaan ekonomi, yang perlu dibangun untuk meningkatkan martabat bangsa ini adalah peningkatan pertahanan keamanan. Pertahanan Keamanan kita sangat rendah sehingga kita tidak bisa bertindak secara tegas (dalam hal mobilisasi militer) apabila adanya pelanggaran dari negara tetangga. Pembedayaan ekonomi dan pengingkatan HANKAM ini tidak bisa dilakukan oleh PKS sendiri, oleh sebab itu perlu adanya koalisi. 10. Kesempatan Pendidikan: Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Dalam bidang ini Alhamdulillah sudah banyak peningkatan-peningkatan. SD-SD sudah mulai gratis, dan sebentar lagi SMP. PKS juga mendirikan LSM-LSM untuk membantu duafa yang kerap kali dimintai biaya-biaya tambahan dari sekolah yang nota-bene sudah gratis. 11. Kesehatan Paripurna: Mewujudkan sehat paripurna melalui pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Ketika SBY menaikkan BBM, rasionalisasinya adalah karena memang semua negara menaikkan BBM karena harga minyak naik. Kenaikkannya saat itu melebihi apa yang direncanakan oleh APBN, sehingga pemerintah menombok belasan trilliun. PKS datang kepada SBY pada saat itu dan meminta agar post subsidi ini diarahkan ke Pendidikan (point ke 10 di atas) dan Kesehatan. Alhamdulillah saat ini banyak orang-orang miskin yang menjadi ringan ketika mereka harus menghadapi masalah-masalah kesehatan. Siapapun orang miskin yang dioperasi dan kemudian ia mengajukan kepada RT/RW dan lurah, insya Allah ia akan mendapakan pelayanan gratis. Hal ini tidak terjadi pada masa sebelumnya yang mana seseorang yang miskin akan menghadapi hambatan ketika mereka harus pergi ke rumah sakit. Kemajuan ini dilaksanakan pada era SBY yang merupakan hasil koalisi kita dengan SBY. Disamping ke sebelas point di atas, dibandingkan dengan partai-partai lain, partai Demokratlah yang paling besar komitmentnya terhadap perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dibandingkan dengan partai-partai dari Capres lainnya. |
